Menyikapi Globalisasi

Globalisasi menjadi kalimat yang mampu menghipnotis semua orang di seluruh dunia, setiap manusia ketika mendengar kata itu sudah memiliki beragam pendapat yang ujungnya melahirkan berbagai wacana utopis mengenai menyatunya dunia. Bagi sebagian orang Globalisasi seperti alat pemersatu dunia yang selama ini terpisah baik secara geografis maupun berbagai aturan, namun sebagian menganggap bahwa sistem ini dapat mengancam tatanan kehidupan masyarakat karena khawatir akan hilangnya nilai-nilai suatu identitas. Kedua perbedaan pendapat ini sejak lama menjadi bahan perbincangan di berbagai forum diskusi dan melahirkan wacana publik yang dinamis.

Di Indonesia, kata Globalisasi telah menjadi buah bibir oleh berbagai kalangan, jargonnya menimbulkan berbagai pandangan dan perdebatan publik.  Beberapa kalangan di republik ini mulai dari masyarakat umum hingga kalangan akademisi dan politisi akan memiliki beragam interpretasi ketika membicarakan sistem ini. Penulis memandang perbedaan pendapat mengenai Globalisasi di Indonesia terbagi atas dua kelompok yakni kelompok optimis dan pesimis, kedua kelompok ini hingga sekarang masih terus berdebat dalam menyikapi sistem yang suka ataupun tidak secara alamiah akan mengalir masuk ke Indonesia meskipun tanpa regulasi ketat di beberapa tahun mendatang.

Globalisasi dan Perdebatannya di Indonesia

Secara umum Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah tatanan sistem global yang saling berjaringan dan berhubungan berkat dukungan teknologi informasi, perdagangan, budaya, politik dan ekonomi. Menurut Roland Robetson seorang Sosiolog Globalis, menyatakan bahwa Globalisasi dapat dimaknai sebagai “sebuah konsep yang mengacu kepada tindakan yang mendunia dan secara intens memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa dunia ini saling ketergantungan” (Robetson,1992:8). Tatanan ketergantungan ini akan membawa dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat maupun negara, di mana secara umum perubahan akan sangat dirasa dalam berbagai ranah institusi. Masyarakat Indonesia secara umum tentunya harus siap menghadapi sistem ini karena dari kacamata ekonomi sudah terikat melalui perjanjian internasional. Dengan semakin gencarnya perjanjian-perjanjian ekonomi internasional itu tentunya akan menimbulkan perdebatan yang cukup dinamis diantara masyarakat dengan berbagai sudut pandang yang telah penulis kelompokkan diatas.

Kelompok Optimis, memandang Globalisasi ini dari sudut pandang Ekonomi. Dimana secara sistematis harus diikuti karena dengan begini bangsa Indonesia akan dapat keuntungan dari berbagai perjanjian perdagangan dunia. Beberapa kalangan yang optimis ini berpandangan kompetisi global merupakan kesempatan bagi negara untuk terus memacu tingkat pertumbuhan ekonominya agar posisi bangsa dapat sejajar dengan negara maju. Pandangan ini kemudian tertanam di kalangan birokrat pemerintahan untuk mengikuti ritme dari perjanjian internasional itu dengan mengakomodir kepentingan investor luar negeri yang menjanjikan dan menguntungkan. Kelompok optimis melihat bahwa bergabungnya Indonesia di berbagai forum dan kelompok ekonomi internasional merupakan sebuah prestasi serta kesempatan guna mewujudkan kemajuan ekonomi bangsa. Bagi masyarakat umum yang optimis terhadap Globalisasi, berpandangan bahwa ini adalah momentum untuk dapat merasakan ikon, label, ataupun budaya global khususnya barat yang secara deras memasuki pangsa pasar Indonesia. Maka tidak mengherankan berbagai fasilitas pendukung situasi tersebut marak khususnya di perkotaan seperti Mall dengan konsep dunia & modern, waralaba internasional, perangkat teknologi versi terbaru, hingga pendidikan bertaraf internasional mulai dari Taman kanak-kanak sampai universitas. Semua fasilitas itu adalah untuk menunjang Indonesia menjadi sejajar dengan suasana dunia yang dikonstruksikan modern, maju, serta praktis.

Kelompok pesimis, adalah kelompok yang memandang bahwa globalisasi merupakan ancaman bagi kedaulatan negara, menghancurkan moralitas bangsa, dan menghilangkan identitas lokal. Mereka menganggap bahwa Globalisasi merupakan monopoli dari negara adidaya serta merusak sistem tata negara yang telah diperjuangkan oleh para pemikir bangsa dan para pejuang kemerdekaan. Kelompok ini memandang bahwa identitas nasional dan lokal akan tergerus oleh kebudayaan barat yang secara perlahan merusak nilai-nilai kebangsaan apabila paham Globalisasi dibiarkan mengalir deras masuk kedalam tatanan masyarakat. Kelompok ini membahasakan Globalisasi dengan kaca mata teori konspirasi dan terkadang Chauvinistik, menguatkan tradisi feodal, serta mengkultuskan kejayaan raja-raja nusantara adalah argumen yang selalu dikuatkan oleh mereka sehingga kita terjebak dengan perdebatan yang tak kunjung selesai. Kelompok pesimis melihat bahwa sumber daya manusia di Indonesia tidaklah mendukung akan hadirnya Globalisasi karena kalah bersaing dengan manusia-manusia dunia dan selalu membandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura yang sumberdayanya sudah lebih maju. Meski secara umum pandangan mereka terhadap sistem ini dan negara barat sangat pesimistis namun ketika melihat negara timur kelompok ini masih bertoleransi, banyak yang berkiblat kepada negara Cina dan India untuk melihat bagaimana negara berhasil mengalahkan dominasi barat. Esensi dari Globalisasi kemudian menjadi pertentangan antara barat dan timur ataupun.

Menyikapi Globalisasi 

Sebagai sebuah sistem yang berlaku dan berjalan tanpa batas teritori negara yang implementasinya dapat berupa ekonomi, politik, budaya, sosial dan lain sebagainya Globalisasi telah menjadi fenomena abad ini yang memiliki berbagai makna interpretasi. Bagi penulis, perdebatan mengenai Globalisasi harus berdasar dengan tidak menjadikan sebuah disiplin ilmu sebagai sesuatu yang ajeg, karena sistem ini berjalan secara dinamis dan mengalir di berbagai bidang. Dengan konsep itu kita harus menyikapinya dengan cerdas dan terukur, karena Globalisasi hanyalah sebuah simbol dari ketergantungan antar negara dan masyarakat yang mencari titik penyatuan melalui berbagai pemikiran, ideologi, dan kepentingan. Sistem ini harus disikapi juga dengan tidak melupakan identitas kita sebagai manusia yang humanis dan berpandangan terbuka, karena kebanyakan dari kita terkadang salah dalam menyikapi ini dan terjebak oleh narasi-narasi besar yang menyempitkan pandangan kita. Namun juga harus berhati-hati karena ketergantungan antar bangsa dan masyarakat yang dikemas dalam ide Globalisasi ini dapat saja saling merugikan.

Tulisan ini dimuat dalam harian Suara Karya edisi 30 Mei 2013

Skandal Perselingkuhan Para Pejabat Negara

Perkembangan dunia politik di Indonesia sangatlah menarik untuk diikuti , tidak hanya dunianya yang begitu dinamis tetapi juga kehidupan para politisinya yang kadang membuat sensasi dalam skandal perselingkuhan. Para pelakunya dari periode ke periode politik selalu ada dan bagi sebagian pelakunya berakhir dengan terbuang dari kancah politik itu sendiri. Skandal perselingkuhan yang dilakukan para pejabat negara kelihatannya sangat lumrah dalam dunia politik, namun apabila mereka terkena skandal tersebut maka secara otomatis dirinya mengalami character assasination(pembunuhan karakter). Pendapatan para pejabat negara yang cukup besar disertai fasilitas yang cukup menunjang kekuasaanya menyebabkan godaan terhadap kehidupan pribadinya semakin menguat, apalagi sorotan media terhadap dirinya sering ditayangkan. Berbagai kejadian perselingkuhan yang melibatkan pejabat negara dengan selebritis maupun lawan jenisnya sudah banyak yang terungkap dalam media massa saat ini, kasus skandal ini semakin terbuka dipertontonkan atau diberitakan kepada publik. Pernyataan para selebritis atau pasangan yang menjadi korban perselingkuhan pejabat ini selalu sering menjadi headline dalam media massa khususnya di program infotainment. Janji-janji kehidupan yang layak, menafkahi anak hasil hubungan gelapnya, rebutan harta warisan, sampai kepada pengakuan siapa yang paling sah mengurusi kematian pejabat itu adalah suatu gambaran nyata yang ditampilkan dalam tayangan televisi ketika menuntut haknya sebagai wanita idaman lain dari pejabat bersangkutan. Publik kemudian menginterpretasikan sendiri berita-berita yang menghebohkan itu dan sambil membayangkan bagaimana kehidupan politik itu yang kelihatan tidak bermoral serta menghalalkan segala cara.

Dalam UU no 43 tahun 1999 pasal 1 ayat 2 perubahan atas UU no 8 tahun 1974 tentang kepegawaian negara yang termasuk golongan pejabat negara itu adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 45 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan undang-undang. Mereka yang termasuk dalam kategori pejabat ini adalah presiden, anggota DPR, menteri, gubernur, bupati, pimpinan lembaga tinggi negara, serta pejabat tingginya lainnya yang diatur dalam undang-undang. Fasilitas negara yang diberikan kepada pejabat tersebut tentu sangat baik dan melebihi apa yang diterima oleh keadaan pekerja biasa baik pns maupun swasta. Karena fasilitas yang begitu menjanjikan tersebutlah maka banyak pihak yang  ingin merasakan atau menjadi bagian dari kekuasaan pejabat itu dan hal ini menggoda para publik figur diluar struktur jabatan negara untuk bisa merasakan bagian nikmatnya gaya hidup tersebut. Dengan cara itulah maka kasus perselingkuhan sering terjadi pada suatu kekuasaan dan lebih banyak korbannya dari kalangan selebritis. Fenomena ini merupakan bagian dari gaya hidup kekuasaan yang penuh dengan sensasi dan kemewahan sehingga telah menjadi rahasia umum bahwa oknum pejabat telah menyalahgunakan jabatannya hanya untuk kenikmatan pribadi.

Gaya Hidup Pejabat dan Skandal Perselingkuhan

Menjadi pejabat negara di Indonesia bagi sebagian masyarakat merupakan suatu anugerah karena berbagai kesempatan dan fasilitasnya yang begitu banyak. Bagaimana tidak selain mendapatkan mobil berkelas mereka juga mendapat rumah beserta tunjangannya yang berlipat ganda, hal tersebut belum ditambah beberapa bonus-bonus yang terlihat maupun tidak. Posisi pejabat negara juga dihormati masyarakat karena pada setiap kesempatan bertemu mereka akan dilayani layaknya seorang abdi dalem kerajaan. Sebagai contoh ketika seorang pejabat negara ingin mengunjungi suatu daerah para aparatus daerah mulai dari tingkat muspida hingga kecamatan sibuk mengurusi kebutuhan para pejabat negara mulai dari penginapan hingga plesirannya. Plesiran yang dilakukannya juga berkelas seperti bermain golf, memesan ruang VIP karaoke, atau sekedar berkongkow di cafe hotel berbintang hingga beberapa hal yang sifatnya pribadi seperti spa dan membutuhkan hiburan wanita. Dengan pelayanan yang begitu berkelas tersebut maka tidak heran banyak pihak yang melirik untuk sekedar dapat merasakan dan menghiburnya ketika para penentu kebijakan itu sedang berada diluar jam keluarganya.

Seorang anggota partai politik besar di Indonesia menyatakan bahwa rumor perselingkuhan anggota partainya yang telah menjadi pejabat negara dengan sesama anggota partai maupun selebriti bukanlah rahasia umum lagi bagi organisasi. Hal itu sudah sering terjadi khususnya selama masa-masa kampanye politik dimana mereka berada di suatu wilayah pemilihan bersama dan di waktu luang mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Ironisnya, hubungan gelap itu dijadikan “alat” bagi lawan politik dalam partai tersebut untuk menjatuhkan politisi itu ketika sudah mendapatkan posisi kekuasaan.

Berbicara posisi politik kita tentunya masih ingat kasus video porno antara anggota DPR Yahya Zaini dan artis Maria Eva yang tersebar kepada publik dan secara tidak langsung menjatuhkan citra politisi tersebut. Kejadian itu menyebabkan politisi itu mengundurkan diri dari parlemen dan sedikit menjauh dari dunia politik yang telah membesarkan namanya. Kasus lain yang tidak kalah heboh adalah tersebarnya video porno antara anggota DPR Karolina Margaret dengan salah satu pengurus organisasi massa di Indonesia. Meski pelaku yang diduga dalam video itu membantah bahwa itu dirinya namun latar belakang masalah kenapa video itu tersebar sempat terungkap di mana ada motif penjatuhan nama baik bagi anggota DPR tersebut karena suatu proyek yang tidak disetujui. Kasus-kasus perselingkuhan antara pejabat yang melibatkan selebritis adalah kasus yang menarik perhatian banyak pihak terutama masyarakat luas karena keduanya merupakan publik figur yang seharusnya menjadi contoh bagi konstituenya dan masyarakat pada umunya.

Perselingkuhan yang terungkap dalam media mungkin selama era reformasi ini sudah mencapai puluhan atau mungkin ratusan. Itupun masih ada yang tidak terungkap oleh media massa, namun yang jelas permasalahan ini sudah menjadi rahasia umum di dalam internal partai itu sendiri. Salah satu faktor yang menyebabkan kasus perselingkuhan dapat terjadi dari sisi selebritis disebabkan oleh dunianya yang penuh kemewahan dan pencarian identitas yang eksklusif.  Para selebritis yang suka melakukan perrselingkuhan dengan pejabat bisa jadi karena ia kagum dengan kekuasaan, kekaguman itu bukan posisi yang dijabatnya namun nilai dari kuasa itu yang bagi mereka memiliki sensasi tersendiri. Jadi bagi selebritis berselingkuh bukan hanya karena nilai ekonomis tetapi bagaimana kekuasaan itu dapat mempengaruhi dirinya dalam bersosialisasi di kalangan orang-orang kelas atas dan ekslusif tersebut. Sedangkan dari sisi pejabat, berselingkuh itu karena aturan hukum yang menyulitkan dirinya untuk beristri lagi sehingga mengambil jalan dengan menikah siri dan berselingkuh. Karena dengan kekuasaan yang dimiliki ada semacam ketidakpuasan ketika mereka belum menguasai seluruh kehidupannya hingga ketingkat yang paling pribadi.

Skandal perselingkuhan antara pejabat dan artis telah menjadi sensasi bagi dunia kekuasaan di Indonesia karena keduanya memiliki daya pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Keduanya mendapat ruang yang begitu luas dalam sorotan media maupun beragam akses kekuasaan sehingga mereka membutuhkan suatu sensasi lain dalam hasratnya mengekspresikan tubuhnya yakni melalu hubungan seksual. Hubungan seksual menjadi jembatan antara kuasa dan eksistensi, dimana bagi para pejabat seks sebagai bentuk hasrat untuk berkuasa penuh sedangkan bagi para selebriti hubungan seks merupakan bentuk dari sensasional dunia seleb untuk mencari kepuasan eksistensi diri dalam pergaulan yang penuh glamor.

Seksualitas dan Kekuasaan

Seksualitas dalam arti biologis dapat diartikan sebagai hubungan badan antara dua manusia namun bagi ilmu-ilmu sosial makna seksualitas dapat berupa suatu struktur dan konstruksi sosial. Seksual bagi kaum feminis bisa dijadikan analisa untuk melihat relasi kekuasaan antara perempuan dan lelaki, di mana dominasi maskulin biasanya terdapat pada hubungan badan antara kedua insan tersebut. Seks menjadi sebuah simbol kekuasaan terkecil dalam lingkup penguasaan terhadap tubuh karena pada hubungan intim tersebut kekuasaan tergambarkan melalui posisi dan dalam kenikmatan seksual.

Seorang pemikir posmodern asal Perancis yakni Michael Foucalt memandang bahwa seksualitas dalam sejarahnya adalah aturan perilaku yakni hasrat untuk melembagakan yang terkait dengan seks sebagai konsekuensi penting kekuasaan normatif (dalam Haryatmoko, 2011:1). Foucalt meneliti sejarah seksualitas mau mencari tahu bagaimana kekuasaan dikembangkan oleh wacana, di mana kekuasaan sebagai rejim wacana mampu menggapai dan mengontrol individu sampai pada kenikmatan yang paling intim. Cara yang dilakukannya dapat berupa pelembagaan hubungan dalam pernikahan ataupun undang-undang atau melalui rayuan dan intensifikasi (teknik kekuasaan yang memiliki banyak bentuk) seperti menggunakan uang dan pemberian fasilitas. Hal yang terakhir mungkin sangat tepat dilabelkan kepada para pejabat kita yang suka mengkoleksi dan berhubungan dengan para wanita idamannya. Dengan posisi serta jabatannya yang tinggi para pejabat ini mengontrol kekuasannya tidak hanya dalam hal yang struktural tetapi hingga lingkup tubuh wanita. Dalam kehidupan rumah tangganya mungkin para pejabat ini tidak memiliki kepuasan yang sempurna dalam hubungan seksualnya karena berbagai hal baik fisik ataupun lingkungannya sehingga mereka menjalin hubungan dengan selebritis bukan tanpa alasan selain melegitimasi kuasanya yang semakin kuat terhadap publik figur juga untuk melestarikan status sosialnya di masyarakat agar tetap eksis. Begitu juga para selebritis mereka mungkin memanfaatkan statusnya sebagai publik figur untuk mempertahankan eksistensinya di dunia yang glamour, mewah, dan menjanjikan tersebut. Para artis menikmati skandal tersebut karena sensasinya yang begitu menantang serta tidak jarang karena kebutuhan biologis dan ekonominya yang tinggi sehingga kasus perselingkuhan dengan pejabat semakin meningkat.

Meminjam istilah wacana kuasa Foucalt, para pejabat tersebut menguasai tubuh para selebritis tersebut dengan uang yang mereka miliki serta fasilitas yang mereka berikan. Dengan begitu kontrol kebebasan seksual yang dimiliki para elit tersebut berada pada wanita idaman lain yang mungkin secara tidak langsung dikontrolnya. Lalu bagaimana dengan rumah tangga pribadinya yang mungkin hancur akibat perselingkuhannya tersebut?, bagi kuasa wacana berbagai ranah sosial dapat menjadi kontrol sosial. Sehingga bisa dikatakan bahwa para pejabat dalam menjalin hubungan pribadi antara istrinya yang sah tidak berjalan begitu lancar atau bisa jadi ranah domestik rumah tangganya diberikan secara penuh kepada istri sehingga konsentrasi pasangan hanya di lingkungan domestik. Sedangkan pria berkuasa penuh bila berada diluar rumahnya dan makna ini di implementasikan melalui skandal dan perselingkuhan tersebut, cara pandang patriakis inlah yang mungkin masih terjadi dalam cara pandang masyarakat Indonesia.

Bentuk-bentuk patriaksi yang berada dalam sekeliling kehidupan kita antara lain dapat berupa aturan, norma, media, dan berbagai ruang visual yang melambangkan simbol-simbol pria sebagai bentuk kekuasaan. Sedangkan dalam prilaku seksual para pria kebanyakan memandang wanita sebagai suatu keindahan yang termanifestasikan dari bentuk tubuhnya sehingga kuasa pada diri lelaki terpandang dari konstruksi demikian. Gambaran demikianlah yang menyebabkan kekuasaan pejabat yang di dominasi oleh pria itu memiliki hasrat seksual yang tinggi terhadap wanita yang memiliki status model, artis, dan kalangan sosialita karena menganggap mereka sebagai hiburan dari rutinitas kerjanya yang padat dan penuh aturan yang protokoler. Kemudian mengapa dengan seksualitas hasrat mereka terbebaskan?, karena hanya dengan pencurahan hasrat seksual ruang pribadinya dapat terekpresikan sebab di mata publik wajahnya penuh dengan topeng dan pencitraan.

Foto Mogok Buruh 3 Oktober

Mogok Kerja Nasional 3 Oktober 2012

Video aksi mogok buruh tanggal 3 Oktober di kawasan industri Pulogadung

Membaca Pilihan Politik Kelas Menengah

Oleh Meistra Budiasa

Kemenangan Jokowi pada pilkada DKI putaran pertama menyentakkan banyak pihak. dengan hasil suara yang diperoleh mencapai 45 % (hasil resmi KPU) membuat para analis, politisi, media massa, masyarakat membahasnya dengan beragam interpretasi. Kemenangan tersebut menjadi menarik dibicarakan bukan tanpa alasan karena sosok Jokowi sebagai walikota Solo yang berhasil menciptakan kejutan dalam kepemimpinannya. Masyarakat mulai mengenal beliau ketika dirinya berhasil menciptakan proyek mobil nasional yang bernama Esemka sebagai cita-cita membangun industri otomotif nasional. Gebrakan tersebut seperti memukul kepemimpinan nasional yang terkesan tidak mempunyai visi dan misi dalam membangun industri nasional terutama pemerintahan pusat yang dalam hal ini berada di pusat ibu kota negara Jakarta. Langkah yang dilakukan oleh Jokowi tersebut seperti mewacanakan bahwa para pemimpin di pusat terutama di Jakarta hanya sibuk berwacana politik dan hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja tanpa memiliki tindakan nyata dalam membangkitkan perekonomian nasional dengan menciptakan karya sendiri. Sosok Jokowi sebagai ikon perubahan dan jati diri bangsa semakin menguat ketika beliau mengendarai sendiri mobil Esemka tersebut dari Solo ke Jakarta untuk mendapatkan ijin dari pemerintah agar dapat menjadi salah satu proyek mobil nasional. Gambaran tersebut mendapat simpati banyak pihak terutama masyarakat yang sudah bosan dengan kondisi sosial politik yang tak kunjung berubah sehingga mereka mengharapkan sosok orang yang dapat berbuat nyata untuk bangsa.

Bagi sebagian besar masyarakat perkotaan yang penuh dengan berbagai rutinitas pekerjaan serta kehidupannya yang monoton memaknai perubahan sangatlah berarti, karena mereka menginginkan suatu kepastian jalannya roda pemerintahan sehingga tindakan nyata lebih dilihat daripada sekedar wacana. Pandangan ini mungkin dimiliki oleh berbagai kelompok sosial di wilayah perkotaan terutama kelas menengah yang pertumbuhannya selalu meningkat setiap tahunnya. Kelas menengah khususnya di wilayah perkotaan membutuhkan sarana dan prasana yang menunjang rutinitasnya seperti pelayanan publik yang memuaskan mereka sehingga tidak menghalangi kegiatan sehari-harinya sebagai contoh kemacetan, transportasi umum yang tidak memadai, serta kepengurusan adminitrasi publik yang mudah. Maka melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerahlah kelas menengah ini menyuarakan ekspresinya sebagai bagian dari eksistensinya dalam dunia politik. Meskipun politik bagi kelas menengah terkadang hanya bagian dari seremonial berdemokrasi namun yang menariknya kelompok tersebut memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam suara politik baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah seperti yang terjadi pada pilkada DKI putaran pertama beberapa waktu lalu di mana pemilih Jokowi kebanyakan berasal dari kelas menengah. Meski tidak begitu fenomenal tetapi kelas menengah dari masa ke masa selalu menarik untuk diperbincangkan khususnya dalam memandang ideologi apa yang mereka miliki dalam menentukan suaranya.

Kelas Menengah di Indonesia dari Orde Baru hingga Reformasi

Kelas menengah di Indonesia mulai terdefinisikan ketika Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto memberikan banyak fasilitas dan tempat kepada mereka hal ini untuk menopang jalannya roda pembangunan negara. Kelompok menengah ini terdiri dari para eksekutif muda yang bekerja di pusat kota atau para lulusan sarjana yang memiliki gaya hidup metropolitan (Robinson, 1986). Pada era Orde Lama kelompok ini mungkin tidak banyak dibicarakan karena pada masa itu penuh dengan gejolak ideologi politik sedangkan pada era Soeharto mereka diberikan kemudahan posisi seperti menjadi tim penasihat pada pemerintahannya maupun dukungan fasilitas yang menunjang bagi kelompok ini seperti pembangunan kota lengkap dengan sarana prasarana yang bercirikan metropolitan dan global. Ruang gerak yang diberikan Orde Baru tersebut juga berupa pemberian lapangan kerja yang luas kepada para lulusan sarjana muda agar pertumbuhan perkotaan lebih dikedepankan dan dapat menjadi barometer bagi daerah di Indonesia. Konsep pembangunan yang sentralistis di kota besar inilah yang menyuburkan tumbuhnya kelas menengah perkotaan apalagi saat itu Indonesia mendapat keuntungan dari naiknya harga minyak dunia yang terkenal dengan periode boom oil pada tahun 1978. Salah satu ciri dari kelas menengah perkotaan yaitu sering kumpul di kafe-kafe bermerk internasional, sering pergi ke mall, maupun ruang publik yang terkesan ekslusif di kawasan perkotaan, mereka lebih mengutamakan gaya hidup yang cenderung terkesan masyarakat perkotaan. Namun pada tahun 1998 kelompok menengah ini menjadi salah satu penopang bagi perubahan di Indonesia ketika mereka secara serentak menolak kepemimpinan Soeharto karena pemerintahannya yang tidak demokratis serta lebih mengedepankan kroni dan keluarganya dalam memanfaatkan fasilitas negara.

Pasca Orde Baru atau era reformasi dan demokrasi saat ini, kelas menengah kembali menjadi sorotan dari komunitas politik dan media. Kelas menengah pada masa saat ini kembali memiliki peran yang cukup signifikan dalam kehidupan sosial politik Indonesia yang bagi sebagian orang masih dikatakan sebagai era transisi. Bank Dunia bahkan memperkirakan jumlah kelompok menengah ini sekitar 135 juta jiwa dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Perkembangan didorong oleh sistem ekonomi neoliberal di mana kelompok menengah menjadi sasaran konsumsi dari paham tersebut sehingga kondisi pasar tetap terjaga.

Jumlah kelas menengah sejak Orde Baru hingga Reformasi saat ini dalam segi ekonomi mengalami banyak peningkatan bahkan cenderung terus tumbuh namun secara politik kelompok ini cenderung tidak dapat dikendalikan secara penuh oleh partai politik mereka lebih bersifat konservatif dalam menghadapi persoalan bangsa. Dalam survey litbang Kompas mengenai kelas menengah 2012 menemukan bahwa kelas menengah di Indonesia mencapai 50.3 persen dan ini dicirikan dengan rata-rata pendidikannya setingkat SMA, dengan penghasilan Rp. 1,9 Juta per bulan serta pengeluaran Rp. 750 ribu – Rp. 1,9 Juta per bulan (Kompas, 2012). Yang lebih mengejutkan secara politik mereka cenderung apatis dan belum mau bergerak mengorganisasikan diri untuk perubahan. Kelompok menengah masih menikmati indahnya gaya hidup perkotaan dan identitas global seperti mengkonsumsi barang, kuliner, gaya hidup maupun jenis pekerjaan yang menyimbolkan bahwa dirinya adalah masyarakat global. Mungkin ini akibat dari tidak jelasnya arah negara ketika berhadapan dengan globalisasi yang sudah semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga kelompok menengah ini tidak begitu menghiraukan apa yang terjadi pada kondisi sosial politik. Meski demikian mereka masih menunjukkan eksistensinya dalam pemilihan umum dan daerah.

Pilihan politik kelas menengah

Berkaca dari putaran pertama pilgub DKI di mana kelas menengah mulai bersuara dengan memilih Jokowi yang sempat tidak diperhitungkan sebelumnya maka penulis memandang bahwa kelompok menengah ini secara tersembunyi sudah memiliki sikap politik. Biarpun mereka digambarkan sebagai kelompok yang apatis namun mereka masih ingin memiliki eksistensinya dengan berpartisipasi dalam demokrasi prosedural yakni pemilihan umum. Mereka ingin mendapat pengakuan sebagai kelompok yang berpengaruh terhadap perubahan karena peran kelompok ini terasa diperhitungkan oleh berbagai komunitas politik. Gambaran ini bagi penulis memperlihatkan bagaimana kelas menengah secara sadar memposisikan dirinya sebagai kelompok yang ingin diperhitungkan dalam kehidupan bernegara, ini terbuktikkan ketika mereka sering berkicau di media sosial tentang permasalahan kehidupan sehari-hari yang dekat dengannya. Mereka tidak membutuhkan wacana-wacana politik tapi menginginkan figur pemimpin yang dapat bekerja keras untuk bangsanya karena bagi kelas menengah negara sudah memiliki sistem yang ajeg sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi.

Sikap pragmatis dan praktis inilah yang dimiliki kelas menengah perkotaan, mereka adalah kelompok yang memandang negara berdasarkan pengalaman hidup kesehariannya bukan dengan jargon-jargon ide maupun teori. Jadi ketika anda bisa bekerja dengan jujur, keras, profesional, dan mengabdi maka akan menjadi pilihan tepat bagi kelas menengah. Sebaliknya jika para pemimpin hanya sibuk berdebat dengan isu yang tidak ada ujungnya atau berwacana visi misi politik belum tentu kelompok ini tertarik dengan hal tersebut. Mereka sudah lelah dengan berbagai aktivitas yang menyita waktu berpikirnya karena setiap hari mereka beraktivitas mulai dari bekerja hingga berkonsumsi di hari libur. Sehingga politik hanya sebagai bagian dari seremonial mereka dalam kehidupan bernegara yang kebetulan tersalurkan pada pemilihan umum, daerah, desa, RT, dan RW. Mereka masih cukup rentan dengan pencitraan iklan-iklan politik karena kebiasaan kelompok ini berkonsumsi dan memandang citra suatu produk lebih berarti daripada isinya. Pemilihan putaran kedua gubernur DKI adalah salah satu ujian kembali bagi kelas menengah apakah mereka masih diperhitungkan ataukah justru tidak menentukan pilihan, atau mungkin mereka memilih berdasarkan pencitraan?, sebagai penutup penulis memandang bahwa mereka mungkin tidak peduli dengan perdebatan isu-isu politik nasional tetapi mereka peduli ketika ada sosok yang dapat bertindak nyata. Semoga dapat menjadi refleksi untuk pemilu 2014...

#occupyjakarta

Survey Politik dan Representasi Media

-->

Survey politik dalam negara demokrasi merupakan hal yang wajar guna mengetahui elektabilitas calon pemimpin maupun partai politik. Melalui survey maka para penggiat politik akan lebih bekerja keras membangun basis organisasi dan merancang strategi jitu untuk memenangkan pemilihan umum. Di berbagai belahan dunia survey menjadi rujukan bagi semua kompetitor politik untuk mengetahui peta kekuatannya dan kemudian dijalankan menjadi agenda kampanye. Survey dilakukan oleh lembaga kredibel dan memiliki reputasi yang berpengalaman dalam komunitas politik, tidak sedikit dari lembaga-lembaga ini memiliki koneksi dengan para pemimpin politik sehingga perannya dapat menjadi konsultan.

Di Indonesia, hiruk pikuk pemilihan umum nasional masih dua tahun lagi, namun sudah diramaikan oleh berbagai hasil survey yang telah menggambarkan beberapa tokoh untuk menjadi pemimpin pada 2014 yang akan datang. Partai politik yang diperkirakan unggul pun sudah bisa digambarkan melalui survey ini bahkan belakangan hasilnya banyak menjadi rujukan bagi partai politik untuk bekerja keras mengambil hati dan simpati masyarakat. Para lembaga survey tersebut biasanya menggunakan pers sebagai institusi yang dianggap dapat menyebarkan hasil kajiannya kepada khalayak umum sehingga persepsi atas seseorang tokoh atau organisasi politik bisa lebih mengena. Saluran media merupakan hal yang paling tepat untuk sosialisasi hasil polling dari berbagai lembaga yang kredibel dibidangnya tersebut. Selanjutnya dapat ditebak sendiri bahwa media massa (khususnya televisi) kemudian memberitakan dengan berbagai kepentingannya.

Hasil dari survey politik ini menjadi perbincangan dan wacana dalam media televisi dalam beberapa bulan ini, seperti yang terjadi baru-baru ini ketika beberapa lembaga survey mengeluarkan hasil kajiannya terhadap calon presiden RI 2014 mendatang. Beberapa nama tokoh baik masa lalu maupun sekarang masuk dalam bursa capres dengan elektabilitas pemilih yang bervariasi dan menariknya salah satu tokoh yang mempunyai hasil survey tertinggi memiliki catatan masa lalu yang kelam yakni penculikan aktivis dan pembungkaman demokrasi. Masyarakat seakan dipersepsikan sudah melupakan tragedi kelam tersebut namun berkat konstruksi media maka perbincangan dosa masa lalu telah terpinggirkan oleh kontestasi antar lembaga survey yang saling bersahutan mempublikasikan hasil kajiannya. Hasil survey ini kemudian menjadi komoditas informasi bagi industri media televisi dengan beragam kepentingan ekonomi politiknya, survey tersebut menjadi alat kekuatan para pemilik media yang memiliki akses dan jaringan luas terhadap berbagai kalangan. Hasil survey politik direpresentasikan oleh media televisi melalui bermacam program baik berita, talkshow, ataupun parodi politik. Sebagai ruang wacana bagi masyarakat mungkin sah saja media massa menggambarkan hasil survey politiknya untuk rujukan pemilih, namun yang menjadi permasalahan ketika menjadikan hasil survey tersebut sebagai alat konstruksi berpikir kepada masyarakat agar terfokus kepada salah satu calon ataupun partai politik tertentu. Peran media yang seharusnya dapat mencerahkan berubah menjadi tunduk kepada kepentingan politik tertentu, secara umum mungkin tidak terlihat bagaimana media tersebut mendukung tetapi hal ini terlihat dari representasi kontennya yang disampaikan kepada khalayak.

Konsep representasi dalam media tidak sekedar mereproduksi atau menampilkan kembali sesuatu fakta kepada khalayak, tetapi melalui beragam konsepnya representasi menghadirkan makna tertentu kepada kita. Konsep representasi Stuart Hall dengan pendekatan konstruksionisnya memandang bahwa makna dibuat oleh pembuatnya sehingga menghasilkan makna yang dikehendaki (Hall, 1997:25). Makna tersebut digunakan untuk merepresentasikan konsep tertentu dalam masyarakat. Walaupun demikian, masyarakat dapat menentukan maknanya sendiri berdasarkan budaya dan sistem representasi yang mereka miliki. Sebagai contoh ketika seorang presenter televisi mempertanyakan hasil survey terhadap suatu partai yang sedang terpuruk dengan beragam pertanyaan yang lebih menyudutkan partai tersebut. Melalui narasi yang disampaikannya itu maka secara tidak langsung konstruksi makna telah tercipta dan audiens televisi dapat memaknainya dengan tersendiri. Berdasarkan konsep inilah maka survey politik ketika masuk kedalam ruang media televisi sangat rawan akan manipulasi bahasa sehingga pemirsa dibawa kedalam permainan kuasa bahasa yang muaranya mengarah kepada kekuatan tertentu. Tentunya tidak seluruh media merepresentasikan hal demikian namun melihat peta industri televisi yang saat ini dikuasai oleh para politisi maka akan rawan manipulasi. Meski demikian masih ada beberapa media massa yang menjadikan survey politik hanya untuk wacana di masyarakat tanpa memiliki kepentingan pribadi politiknya.

Lembaga survey politik sendiri bagian yang cukup penting dalam menentukan peta politik nasional namun mungkin lebih dituntut untuk lebih independen dan bebas dari kekuatan politik sehingga hasilnya benar-benar untuk pencerahan masyarakat. Masalahnya banyak lembaga survey yang saat ini menjadi konsultan politik dan membutuhkan media agar lebih mengena strategi kampanyenya sehingga lembaga tersebut akhirnya hanya sebagai sebuah event organizer yang menjadi salonnya para calon pemimpin maupun mencitrakan suatu partai politik. Kolaborasi antara konsultan politik dan media inilah yang kini marak dalam ruang politik Indonesia saat ini, seperti rahasia umum lembaga-lembaga ini lahir dari situasi pasar yang memungkinkan di negeri ini. Di mana para politisi memanfaatkan lembaga konsultan dan riset politik sebagai alat ukur mereka memenangkan percaturan politik dan menggarap media massa untuk mempromosikan isu-isu yang dibawanya. Sehingga secara tersirat media massa tergiring isunya oleh kolaborasi antara konsultan dan calon tersebut, membuat narasi yang direpresentasikannya cenderung tidak objektif serta memanipulasi kebenaran.

Berkembangnya industri konsultan dan riset di Indonesia hendaknya dibarengi dengan penyadaran politik kepada masyarakat agar partisipasi politik dalam bernegara lebih meningkat. Sementara media sebaiknya berperan aktif dalam membahas maupun mengkritisi hasil survei tersebut agar masyarakat mendapat informasi yang berimbang serta dapat memilihnya dengan rasionalitasnya. Apabila survey politik tetap berperan sebagai konsultan yang tidak konstrukstif dengan representasi media yang juga tidak kapabel maka lahirlah sosok orang pemimpin yang tidak terduga seperti yang terjadi pada pilkada DKI saat ini. Semoga para konsultan dan pembuat survey politik menyadari hal ini.