Mogok Kerja Nasional 3 Oktober 2012

Video aksi mogok buruh tanggal 3 Oktober di kawasan industri Pulogadung

Membaca Pilihan Politik Kelas Menengah

Oleh Meistra Budiasa

Kemenangan Jokowi pada pilkada DKI putaran pertama menyentakkan banyak pihak. dengan hasil suara yang diperoleh mencapai 45 % (hasil resmi KPU) membuat para analis, politisi, media massa, masyarakat membahasnya dengan beragam interpretasi. Kemenangan tersebut menjadi menarik dibicarakan bukan tanpa alasan karena sosok Jokowi sebagai walikota Solo yang berhasil menciptakan kejutan dalam kepemimpinannya. Masyarakat mulai mengenal beliau ketika dirinya berhasil menciptakan proyek mobil nasional yang bernama Esemka sebagai cita-cita membangun industri otomotif nasional. Gebrakan tersebut seperti memukul kepemimpinan nasional yang terkesan tidak mempunyai visi dan misi dalam membangun industri nasional terutama pemerintahan pusat yang dalam hal ini berada di pusat ibu kota negara Jakarta. Langkah yang dilakukan oleh Jokowi tersebut seperti mewacanakan bahwa para pemimpin di pusat terutama di Jakarta hanya sibuk berwacana politik dan hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja tanpa memiliki tindakan nyata dalam membangkitkan perekonomian nasional dengan menciptakan karya sendiri. Sosok Jokowi sebagai ikon perubahan dan jati diri bangsa semakin menguat ketika beliau mengendarai sendiri mobil Esemka tersebut dari Solo ke Jakarta untuk mendapatkan ijin dari pemerintah agar dapat menjadi salah satu proyek mobil nasional. Gambaran tersebut mendapat simpati banyak pihak terutama masyarakat yang sudah bosan dengan kondisi sosial politik yang tak kunjung berubah sehingga mereka mengharapkan sosok orang yang dapat berbuat nyata untuk bangsa.

Bagi sebagian besar masyarakat perkotaan yang penuh dengan berbagai rutinitas pekerjaan serta kehidupannya yang monoton memaknai perubahan sangatlah berarti, karena mereka menginginkan suatu kepastian jalannya roda pemerintahan sehingga tindakan nyata lebih dilihat daripada sekedar wacana. Pandangan ini mungkin dimiliki oleh berbagai kelompok sosial di wilayah perkotaan terutama kelas menengah yang pertumbuhannya selalu meningkat setiap tahunnya. Kelas menengah khususnya di wilayah perkotaan membutuhkan sarana dan prasana yang menunjang rutinitasnya seperti pelayanan publik yang memuaskan mereka sehingga tidak menghalangi kegiatan sehari-harinya sebagai contoh kemacetan, transportasi umum yang tidak memadai, serta kepengurusan adminitrasi publik yang mudah. Maka melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerahlah kelas menengah ini menyuarakan ekspresinya sebagai bagian dari eksistensinya dalam dunia politik. Meskipun politik bagi kelas menengah terkadang hanya bagian dari seremonial berdemokrasi namun yang menariknya kelompok tersebut memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam suara politik baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah seperti yang terjadi pada pilkada DKI putaran pertama beberapa waktu lalu di mana pemilih Jokowi kebanyakan berasal dari kelas menengah. Meski tidak begitu fenomenal tetapi kelas menengah dari masa ke masa selalu menarik untuk diperbincangkan khususnya dalam memandang ideologi apa yang mereka miliki dalam menentukan suaranya.

Kelas Menengah di Indonesia dari Orde Baru hingga Reformasi

Kelas menengah di Indonesia mulai terdefinisikan ketika Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto memberikan banyak fasilitas dan tempat kepada mereka hal ini untuk menopang jalannya roda pembangunan negara. Kelompok menengah ini terdiri dari para eksekutif muda yang bekerja di pusat kota atau para lulusan sarjana yang memiliki gaya hidup metropolitan (Robinson, 1986). Pada era Orde Lama kelompok ini mungkin tidak banyak dibicarakan karena pada masa itu penuh dengan gejolak ideologi politik sedangkan pada era Soeharto mereka diberikan kemudahan posisi seperti menjadi tim penasihat pada pemerintahannya maupun dukungan fasilitas yang menunjang bagi kelompok ini seperti pembangunan kota lengkap dengan sarana prasarana yang bercirikan metropolitan dan global. Ruang gerak yang diberikan Orde Baru tersebut juga berupa pemberian lapangan kerja yang luas kepada para lulusan sarjana muda agar pertumbuhan perkotaan lebih dikedepankan dan dapat menjadi barometer bagi daerah di Indonesia. Konsep pembangunan yang sentralistis di kota besar inilah yang menyuburkan tumbuhnya kelas menengah perkotaan apalagi saat itu Indonesia mendapat keuntungan dari naiknya harga minyak dunia yang terkenal dengan periode boom oil pada tahun 1978. Salah satu ciri dari kelas menengah perkotaan yaitu sering kumpul di kafe-kafe bermerk internasional, sering pergi ke mall, maupun ruang publik yang terkesan ekslusif di kawasan perkotaan, mereka lebih mengutamakan gaya hidup yang cenderung terkesan masyarakat perkotaan. Namun pada tahun 1998 kelompok menengah ini menjadi salah satu penopang bagi perubahan di Indonesia ketika mereka secara serentak menolak kepemimpinan Soeharto karena pemerintahannya yang tidak demokratis serta lebih mengedepankan kroni dan keluarganya dalam memanfaatkan fasilitas negara.

Pasca Orde Baru atau era reformasi dan demokrasi saat ini, kelas menengah kembali menjadi sorotan dari komunitas politik dan media. Kelas menengah pada masa saat ini kembali memiliki peran yang cukup signifikan dalam kehidupan sosial politik Indonesia yang bagi sebagian orang masih dikatakan sebagai era transisi. Bank Dunia bahkan memperkirakan jumlah kelompok menengah ini sekitar 135 juta jiwa dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Perkembangan didorong oleh sistem ekonomi neoliberal di mana kelompok menengah menjadi sasaran konsumsi dari paham tersebut sehingga kondisi pasar tetap terjaga.

Jumlah kelas menengah sejak Orde Baru hingga Reformasi saat ini dalam segi ekonomi mengalami banyak peningkatan bahkan cenderung terus tumbuh namun secara politik kelompok ini cenderung tidak dapat dikendalikan secara penuh oleh partai politik mereka lebih bersifat konservatif dalam menghadapi persoalan bangsa. Dalam survey litbang Kompas mengenai kelas menengah 2012 menemukan bahwa kelas menengah di Indonesia mencapai 50.3 persen dan ini dicirikan dengan rata-rata pendidikannya setingkat SMA, dengan penghasilan Rp. 1,9 Juta per bulan serta pengeluaran Rp. 750 ribu – Rp. 1,9 Juta per bulan (Kompas, 2012). Yang lebih mengejutkan secara politik mereka cenderung apatis dan belum mau bergerak mengorganisasikan diri untuk perubahan. Kelompok menengah masih menikmati indahnya gaya hidup perkotaan dan identitas global seperti mengkonsumsi barang, kuliner, gaya hidup maupun jenis pekerjaan yang menyimbolkan bahwa dirinya adalah masyarakat global. Mungkin ini akibat dari tidak jelasnya arah negara ketika berhadapan dengan globalisasi yang sudah semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga kelompok menengah ini tidak begitu menghiraukan apa yang terjadi pada kondisi sosial politik. Meski demikian mereka masih menunjukkan eksistensinya dalam pemilihan umum dan daerah.

Pilihan politik kelas menengah

Berkaca dari putaran pertama pilgub DKI di mana kelas menengah mulai bersuara dengan memilih Jokowi yang sempat tidak diperhitungkan sebelumnya maka penulis memandang bahwa kelompok menengah ini secara tersembunyi sudah memiliki sikap politik. Biarpun mereka digambarkan sebagai kelompok yang apatis namun mereka masih ingin memiliki eksistensinya dengan berpartisipasi dalam demokrasi prosedural yakni pemilihan umum. Mereka ingin mendapat pengakuan sebagai kelompok yang berpengaruh terhadap perubahan karena peran kelompok ini terasa diperhitungkan oleh berbagai komunitas politik. Gambaran ini bagi penulis memperlihatkan bagaimana kelas menengah secara sadar memposisikan dirinya sebagai kelompok yang ingin diperhitungkan dalam kehidupan bernegara, ini terbuktikkan ketika mereka sering berkicau di media sosial tentang permasalahan kehidupan sehari-hari yang dekat dengannya. Mereka tidak membutuhkan wacana-wacana politik tapi menginginkan figur pemimpin yang dapat bekerja keras untuk bangsanya karena bagi kelas menengah negara sudah memiliki sistem yang ajeg sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi.

Sikap pragmatis dan praktis inilah yang dimiliki kelas menengah perkotaan, mereka adalah kelompok yang memandang negara berdasarkan pengalaman hidup kesehariannya bukan dengan jargon-jargon ide maupun teori. Jadi ketika anda bisa bekerja dengan jujur, keras, profesional, dan mengabdi maka akan menjadi pilihan tepat bagi kelas menengah. Sebaliknya jika para pemimpin hanya sibuk berdebat dengan isu yang tidak ada ujungnya atau berwacana visi misi politik belum tentu kelompok ini tertarik dengan hal tersebut. Mereka sudah lelah dengan berbagai aktivitas yang menyita waktu berpikirnya karena setiap hari mereka beraktivitas mulai dari bekerja hingga berkonsumsi di hari libur. Sehingga politik hanya sebagai bagian dari seremonial mereka dalam kehidupan bernegara yang kebetulan tersalurkan pada pemilihan umum, daerah, desa, RT, dan RW. Mereka masih cukup rentan dengan pencitraan iklan-iklan politik karena kebiasaan kelompok ini berkonsumsi dan memandang citra suatu produk lebih berarti daripada isinya. Pemilihan putaran kedua gubernur DKI adalah salah satu ujian kembali bagi kelas menengah apakah mereka masih diperhitungkan ataukah justru tidak menentukan pilihan, atau mungkin mereka memilih berdasarkan pencitraan?, sebagai penutup penulis memandang bahwa mereka mungkin tidak peduli dengan perdebatan isu-isu politik nasional tetapi mereka peduli ketika ada sosok yang dapat bertindak nyata. Semoga dapat menjadi refleksi untuk pemilu 2014...

#occupyjakarta

Survey Politik dan Representasi Media

-->

Survey politik dalam negara demokrasi merupakan hal yang wajar guna mengetahui elektabilitas calon pemimpin maupun partai politik. Melalui survey maka para penggiat politik akan lebih bekerja keras membangun basis organisasi dan merancang strategi jitu untuk memenangkan pemilihan umum. Di berbagai belahan dunia survey menjadi rujukan bagi semua kompetitor politik untuk mengetahui peta kekuatannya dan kemudian dijalankan menjadi agenda kampanye. Survey dilakukan oleh lembaga kredibel dan memiliki reputasi yang berpengalaman dalam komunitas politik, tidak sedikit dari lembaga-lembaga ini memiliki koneksi dengan para pemimpin politik sehingga perannya dapat menjadi konsultan.

Di Indonesia, hiruk pikuk pemilihan umum nasional masih dua tahun lagi, namun sudah diramaikan oleh berbagai hasil survey yang telah menggambarkan beberapa tokoh untuk menjadi pemimpin pada 2014 yang akan datang. Partai politik yang diperkirakan unggul pun sudah bisa digambarkan melalui survey ini bahkan belakangan hasilnya banyak menjadi rujukan bagi partai politik untuk bekerja keras mengambil hati dan simpati masyarakat. Para lembaga survey tersebut biasanya menggunakan pers sebagai institusi yang dianggap dapat menyebarkan hasil kajiannya kepada khalayak umum sehingga persepsi atas seseorang tokoh atau organisasi politik bisa lebih mengena. Saluran media merupakan hal yang paling tepat untuk sosialisasi hasil polling dari berbagai lembaga yang kredibel dibidangnya tersebut. Selanjutnya dapat ditebak sendiri bahwa media massa (khususnya televisi) kemudian memberitakan dengan berbagai kepentingannya.

Hasil dari survey politik ini menjadi perbincangan dan wacana dalam media televisi dalam beberapa bulan ini, seperti yang terjadi baru-baru ini ketika beberapa lembaga survey mengeluarkan hasil kajiannya terhadap calon presiden RI 2014 mendatang. Beberapa nama tokoh baik masa lalu maupun sekarang masuk dalam bursa capres dengan elektabilitas pemilih yang bervariasi dan menariknya salah satu tokoh yang mempunyai hasil survey tertinggi memiliki catatan masa lalu yang kelam yakni penculikan aktivis dan pembungkaman demokrasi. Masyarakat seakan dipersepsikan sudah melupakan tragedi kelam tersebut namun berkat konstruksi media maka perbincangan dosa masa lalu telah terpinggirkan oleh kontestasi antar lembaga survey yang saling bersahutan mempublikasikan hasil kajiannya. Hasil survey ini kemudian menjadi komoditas informasi bagi industri media televisi dengan beragam kepentingan ekonomi politiknya, survey tersebut menjadi alat kekuatan para pemilik media yang memiliki akses dan jaringan luas terhadap berbagai kalangan. Hasil survey politik direpresentasikan oleh media televisi melalui bermacam program baik berita, talkshow, ataupun parodi politik. Sebagai ruang wacana bagi masyarakat mungkin sah saja media massa menggambarkan hasil survey politiknya untuk rujukan pemilih, namun yang menjadi permasalahan ketika menjadikan hasil survey tersebut sebagai alat konstruksi berpikir kepada masyarakat agar terfokus kepada salah satu calon ataupun partai politik tertentu. Peran media yang seharusnya dapat mencerahkan berubah menjadi tunduk kepada kepentingan politik tertentu, secara umum mungkin tidak terlihat bagaimana media tersebut mendukung tetapi hal ini terlihat dari representasi kontennya yang disampaikan kepada khalayak.

Konsep representasi dalam media tidak sekedar mereproduksi atau menampilkan kembali sesuatu fakta kepada khalayak, tetapi melalui beragam konsepnya representasi menghadirkan makna tertentu kepada kita. Konsep representasi Stuart Hall dengan pendekatan konstruksionisnya memandang bahwa makna dibuat oleh pembuatnya sehingga menghasilkan makna yang dikehendaki (Hall, 1997:25). Makna tersebut digunakan untuk merepresentasikan konsep tertentu dalam masyarakat. Walaupun demikian, masyarakat dapat menentukan maknanya sendiri berdasarkan budaya dan sistem representasi yang mereka miliki. Sebagai contoh ketika seorang presenter televisi mempertanyakan hasil survey terhadap suatu partai yang sedang terpuruk dengan beragam pertanyaan yang lebih menyudutkan partai tersebut. Melalui narasi yang disampaikannya itu maka secara tidak langsung konstruksi makna telah tercipta dan audiens televisi dapat memaknainya dengan tersendiri. Berdasarkan konsep inilah maka survey politik ketika masuk kedalam ruang media televisi sangat rawan akan manipulasi bahasa sehingga pemirsa dibawa kedalam permainan kuasa bahasa yang muaranya mengarah kepada kekuatan tertentu. Tentunya tidak seluruh media merepresentasikan hal demikian namun melihat peta industri televisi yang saat ini dikuasai oleh para politisi maka akan rawan manipulasi. Meski demikian masih ada beberapa media massa yang menjadikan survey politik hanya untuk wacana di masyarakat tanpa memiliki kepentingan pribadi politiknya.

Lembaga survey politik sendiri bagian yang cukup penting dalam menentukan peta politik nasional namun mungkin lebih dituntut untuk lebih independen dan bebas dari kekuatan politik sehingga hasilnya benar-benar untuk pencerahan masyarakat. Masalahnya banyak lembaga survey yang saat ini menjadi konsultan politik dan membutuhkan media agar lebih mengena strategi kampanyenya sehingga lembaga tersebut akhirnya hanya sebagai sebuah event organizer yang menjadi salonnya para calon pemimpin maupun mencitrakan suatu partai politik. Kolaborasi antara konsultan politik dan media inilah yang kini marak dalam ruang politik Indonesia saat ini, seperti rahasia umum lembaga-lembaga ini lahir dari situasi pasar yang memungkinkan di negeri ini. Di mana para politisi memanfaatkan lembaga konsultan dan riset politik sebagai alat ukur mereka memenangkan percaturan politik dan menggarap media massa untuk mempromosikan isu-isu yang dibawanya. Sehingga secara tersirat media massa tergiring isunya oleh kolaborasi antara konsultan dan calon tersebut, membuat narasi yang direpresentasikannya cenderung tidak objektif serta memanipulasi kebenaran.

Berkembangnya industri konsultan dan riset di Indonesia hendaknya dibarengi dengan penyadaran politik kepada masyarakat agar partisipasi politik dalam bernegara lebih meningkat. Sementara media sebaiknya berperan aktif dalam membahas maupun mengkritisi hasil survei tersebut agar masyarakat mendapat informasi yang berimbang serta dapat memilihnya dengan rasionalitasnya. Apabila survey politik tetap berperan sebagai konsultan yang tidak konstrukstif dengan representasi media yang juga tidak kapabel maka lahirlah sosok orang pemimpin yang tidak terduga seperti yang terjadi pada pilkada DKI saat ini. Semoga para konsultan dan pembuat survey politik menyadari hal ini.

Jakarta sebagai Arena Konsumerisme

Tulisan Airlangga Pribadi tanggal 2 Juni 2012 berjudul “Jakarta Sebagai Episentrum Perubahan” menarik untuk ditanggapi. Pandangan beliau mengenai kota Jakarta yang butuh pemimpin yang dapat membawa perubahan di era globalisasi patut dijadikan bahan refleksi bersama. Kehidupan kota Jakarta yang sedang mengikuti irama kota-kota besar dunia seperti New York, Hongkong, Singapura terkadang mengorbankan kelompok yang lemah dalam praktek pembangunannya. Dalam paparannya Airlangga Pribadi menggambarkan bagaimana Jakarta yang sekarang berada di pusaran globalisasi membutuhkan sosok pemimpin yang peduli dengan rakyatnya bukan hanya memikirkan kemajuan sebuah kota besar, beliau kemudian menyebut nama Jokowi sebagai orang yang dianggap pro dengan rakyat dan bisa menjadi pemimpin alternatif untuk Jakarta karena keberhasilannya memodernisasi pedagang pasar tradisional di Solo, Jawa Tengah. Penulis bermaksud untuk memberikan beberapan tambahan dan mengkritisi pandangan beliau yang bagi penulis perlu ada beberapa penjelasan khususnya mengenai konsep globalisasi berkeadilan yang menjadi rujukan dari tulisan tersebut.

Terintegrasinya dunia dalam satu tatanan sistem globalisasi adalah hal yang fenomena pada awal abad 21 ini para politisi, ekonom, akademisi, masyarakat perkotaan, anak sekolah dan hampir seluruh masyarakat mempunyai argumentasi tersendiri dalam membicarakan kata globalisasi tersebut. Paham ini membutuhkan penopang di suatu negara agar nilai-nilai dari globalisasi tersebut diterima oleh masyarakat luas dan perkotaan merupakan salah satu penopangnya. Kota menjadi ruang bagi pasar bebas untuk mengimplementasikan aturan beserta nilai-nilai yang dikandungnya, maka tidak mengherankan apabila ruang-ruang imajiner dibangun dalam suatu kota besar. Berdirinya mall, galeri, kafe dengan brand luar negeri, dan restoran cepat saji begitu pesat dibangun dengan suasana urban seperti di kota-kota besar negara barat sehingga masyarsakat perkotaan memiliki persepsi bahwa gaya hidupnya sudah sesuai dengan global. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila Jakarta telah dipersiapkan sebagai kota yang mengikuti arena tersebut sehingga tidak jarang orang banyak mengatakan bahwa ibu kota negara ini menjadi sarang konsumerisme karena seluruh gaya hidup yang terkesan global tersebut tersedia dalam berbagai bentuk. Masyarakat perkotaan kemudian menyimbolkan suasana global tersebut dengan brand atau merk yang terpampang mulai dari fashion hingga kuliner.

Dalam hal berdemokrasi masyarakat perkotaan lebih banyak mempelajarinya melalui ruang perdidikan, representasi media elektronik baik berupa talk show televisi, diskusi radio dan lain sebagainya. Demikian juga yang terjadi dalam ruang demokrasi jalanan Jakarta di mana semua aliran politik hingga agama mempertunjukkan aksinya untuk memperjuangkan haknya dengan bentuk yang beraneka macam. Ruang publik kota mempersilahkan aksi-aksi tersebut dengan dalil demokrasi karena selera pasarlah yang menentukan aksi tersebut bermanfaat atau tidak, hal ini menyebabkan isu-isu yang dibawa demonstran terkadang menjadi bahan komoditas politisi.

Ruang publik yang ada dalam kota Jakarta pun lebih di dominasi oleh media luar ruang seperti baliho, papan reklame, hingga mural-mural yang merepresentasikan modernitas masyarakat perkotaan sehingga identitas bersama yang dirasakan oleh warga Jakarta adalah berbentuk hal-hal yang telah termaterialkan dan berhasil tergambarkan oleh media sehingga kembali lagi mata masyarakat menjadi komoditas suatu produk. Dengan ruang yang sarat dengan situasi pasar tersebut muncul juga benih-benih kemarahan masyarakat yang hal ini tercermin dari kefrustasian masyarakat perkotaan menghadapi permasalahan seperti mudah marah ketika bersenggolan kendaraan bahkan perkelahian pelajar yang tak kunjung berhenti dari masa ke masa. Inilah potret kota Jakarta yang dikonstruksikan oleh para pemimpinya sebagai wilayah modern yang ingin disejajarkan dengan kota-kota besar di seluruh dunia, sehingga urbanisasi menjadi harapan bagi banyak orang di pedesaan karena kota menawarkan hal impian yang begitu luas. Impian tersebut ternyata hanyalah sekedar pemanis saja karena penguasa akses ekonomi di perkotaan masih dikuasai oleh para pemilik modal atau hanya orang-orang kaya saja sedangkan masyarakatnya diberikan terus impian akan nikmatnya hidup di perkotaan. David Harvey dalam buku terbarunya berjudul Rebel Cities (2012) menyatakan bahwa kualitas kehidupan perkotaan telah menjadi komoditas bagi mereka dengan uangnya, karena rasa memiliki perkotaan itu di mana konsumerisme, pariwisata, budaya, dan pengetahuan industri menjadi tontonan ekonomi dan telah menjadi aspek utama ekonomi politik.

Dari gambaran ini sangat sulit mencari sosok pemimpin Jakarta yang memikirkan benar kebutuhan dasar masyarakatnya karena akan berhadapan dengan kepentingan modal yang begitu besar. Sosok Joko Widodo yang menurut Airlangga Pribadi mampu mengatasi serangan globalisasi tersebut karena sudah teruji di kota Solo itu masih perlu diperdebatkan. Bagi penulis sosok Jokowi tidaklah mampu untuk mengurusi permasalahan kota Jakarta. Karena kota ini sarat dengan banyak kepentingan ekonomi politik sehingga bisa saja sosok pemimpin yang bersih dan idealis akan terbawa arus kepentingan atau malah terus diganggu oleh beragam persoalan. Momentum pilkada DKI kali ini hanya menjadi ajang perebutan modal untuk menguasai wilayah ibu kota, karena dengan APBDnya terbesar di Indonesia yakni mencapai 36 triliun rupiah maka perlu pengelolaan keuangan yang transparan agar tidak terjadi korupsi baik yang dilakukan oleh individu maupun partai politik pendukungnya. Yang dibutuhkan Jakarta saat ini adalah kenyamanan bagi warganya yang beraktivitas baik di dalam rumah maupun di luar rumah, karena masyarakat merasa terancam oleh berbagai permasalahan kota seperti kemacetan, kriminalitas, demonstrasi, konflik sosial, standar kehidupan dan lain sebagainya. Pilkada DKI harus melahirkan pemimpin yang dapat menyadarkan masyarakatnya semangat kebersamaan dan menghapus ilusi konsumerisme yang melanda warga Jakarta. Semoga ini dapat menjadi bahan catatan kita semua.

Memudarnya Politik Pencitraan

Politisi saat ini mendapat penurunan popularitas di mata masyarakat, ini terbukti pada survey dari berbagai lembaga yang mengindikasikan hal tersebut. Masyarakat mengalami kekecewaan yang begitu besar dengan kiprah para politisi dan partainya yang semakin menjauh dari problematika kehidupan sehari-hari, anggota partai maupun elit politik di kekuasaan tidak pernah membahas hal-hal yang krusial di masyarakat. Elit politik lebih banyak membahas kasus-kasus yang lebih membela kepentingan partai, kelompok, maupun institusinya. Sehingga di media kita dipertontonkan suatu pertikaian elit yang tak kunjung henti tanpa mengetahui maknanya bagi khalayak umum meski para politisi berdalil bahwa ini bagian dari demokrasi dan perdebatan terjadi akibat regulasi yang tidak pro rakyat. Para politisi lebih menampilkan performa dirinya baik dalam bicara, sikap tubuh, dan mungkin berpakaian ketika berhadapan dengan media sehingga kita tidak pernah melihat isi pemikiran sosok politisi tersebut. Bila kondisinya demikian adalah wajar jika masyarakat saat ini mempertanyakan kiprah para penggiat politik di lembaga negara tersebut karena tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Persoalan diatas merupakan buah dari model kampanye politik yang lebih mengedepankan jargon dibandingkan gagasan yang konseptual, pernyataan ini bisa dibuktikkan ketika berlangsungnya pemilihan umum dan kepala daerah. Di mana para calon pemimpin lebih banyak mempromosikan dirinya melalui berbagai bentuk media seperti poster, selebaran, baliho dan lain sebagainya yang memenuhi hampir seluruh ruang publik. Dalam iklan di ruang publik tersebut mereka hanya menampilkan sosok dirinya dan kalaupun ada tagline politik itu pun hanya sebuah slogan yang lebih mudah diingat oleh masyarakat. Sehingga publik mengingat kandidat hanya dari performanya di media atau ketika tampil dengan karakter yang sudah dikonstruksikan sebagai sosok yang cakap. Esensi dari program politik yang ditawarkan juga tidak begitu menyetuh realita, mereka lebih menyukai dengan jargon-jargon yang sekiranya mudah dimengerti sehingga masyarakat hanya disuguhkan sebuah image yang semu seperti mereka membeli suatu barang yang belum tentu ada manfaat bagi dirinya.

Para pelaku politik baik pemimpin daerah maupun nasional banyak menggunakan strategi berkomunikasi tersendiri agar dirinya mendapat dukungan luas di masyarakat. Bentuk-bentuk komunikatif seperti terjun langsung bertemu konstituen, mengadakan lomba, pengajian hingga menghadiri pesta pernikahan merupakan bentuk komunikasi politik yang sering dilakukan oleh para calon pemimpin tersebut. Dengan tujuan untuk membuat citra di masyarakat bahwa calon tersebut dekat dengan konstituen serta memiliki basis massa yang nyata. Sarana lain sebagai penunjang hal tersebut yaitu dengan spanduk dan umbul-umbul yang turut meramaikan suasana kehadiran para calon pemimpin tersebut. Para calon pemimpin ini terkadang menggunakan cara-cara beriklan ketika berkampanye seperti menjual suatu produk dipasaran kemudian dengan bentuk kemasan yang menarik maka produk tersebut dapat di konsumsi oleh masyarakat, meskipun begitu massa hanya dapat merasakannya secara semu karena tidak memahami secara benar apakah produknya itu sesuai dengan kebutuhannya.

Iklan merupakan suatu bentuk promosi suatu barang atau jasa untuk menarik masyarakat memilih produknya sehingga laku terjual. Perkembangan industri periklanan yang cukup pesat saat ini membuat cara – cara berpromosi iklan semakin dibutuhkan, bentuk yang dipromosikannya bisa cukup beragam salah satunya berupa sosok individu yang mempromosikan dirinya demi kepentingan sosial maupun politik. Bila dalam promosi suatu produk citra yang ditampilkan berupa barang yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia maka pada promosi individu sosok dari orang tersebut yang dicitrakannya agar masyarakat dapat memilihnya dalam kontes demokrasi baik pemilu maupun pilkada. Dunia periklanan adalah sebuah arena yang semu karena apa yang ditampilkan kepada kita terkadang tidak berdasarkan sesuai kenyataan, bagi Judith Williamson dalam “Decoding Advertisements” (1978) iklan tidak hanya memiliki fungsi untuk menjual produk kepada kita tetapi iklan menciptakan suatu struktur-strukur makna. Struktur tersebut adalah ideologi di mana perwujudannya berupa cara mengemas iklan tersebut bermakna sesuatu bagi kita (1978: 51). Sebagai contoh suatu produk perhiasan di maknai sebagai kemewahan dan kemegahan atau sosok seseorang digambarkan sebagai figur yang merakyat, keduanya memiliki konsep pemikiran yang sama yaitu pencitraan.

Pencitraan merupakan suatu hal yang umum dalam dunia promosi karena hanya dengan cara demikian maka suatu produk dapat populer. Namun apa jadinya bila ini terjadi pada dunia politik yang notabene membutuhkan efek nyata untuk masyarakat bukan ilusi-ilusi yang dikemas sedemikian rupa oleh para tim sukses. Pencitraan dalam dunia politik bagi sebagian elit partai merupakan suatu hal yang biasa dan menjadi simbol bagi dirinya di masyarakat luas. Tetapi bagi masyarakat politik itu harus dapat menjadi pilar perubahan bagi kondisi kehidupannya bukan sekedar janji manis yang membuai atau sekedar memanfaatkan mereka untuk mendulang suara. Jangan jadikan masyarakat seperti konsumen yang dimanfaatkan oleh iklan untuk membeli suatu produk karena cara demikianlah yang membuat politik uang semakin besar sehingga berujung dengan korupsi ketika sudah terpilih hal inilah yang kemudian menyebabkan politik kini mendapatkan citra yang buruk.

Memburuknya citra politik ini tidak hanya hanya karena prilaku dari sebagian indvidunya yang hanya mementingkan dirinya tetapi kondisi demikian didukung oleh model kampanye politiknya yang memandang massa sebagai komoditas atau konsumen. Sedangkan para politisi ditampilkan seperti suatu produk yang harus dibeli dengan jaminan bahwa produknya adalah nomor satu. Para calon dan politisi sekarang yang sebentar lagi akan mulai berkampanye baik pemilu legislatif maupun eksekutif mendatang harus lebih mendekatkan diri dengan masyarakat bukan dengan cara-cara seperti beriklan. Karena pendekatan dengan masyarakat itu lebih penting selain itu para calon pemimpin di negeri ini juga harus berpikir bagaimana menjadi bagian dari masyarakat bukan memandang bagaimana masyarakat dapat memilih dirinya. Dalam sejarahnya pemimpin lahir karena mereka merasa bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat dan melalui proses alamiah mereka lahir sebagai pemimpin yang dicintai rakyatnya.

Presiden SBY dan Sorotan Media

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belakangan ini seperti terjebak oleh slogan dan jargon kampanye politiknya mengenai pemberantasan korupsi. Partai yang didirikannya menghadapi badai dugaan korupsi yang dashyat sehingga menjadi polemik dalam perpolitikan internal maupun eksternal, kadernya seperti Nazaruddin, Angelina Sondakh telah dijadikan tersangka dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Sedangkan beberapa nama lainnya seperti Ketua Umum Anas Ubaningrum diduga tersangkut pula dalam kasus ini.

Kasus korupsi tersebut menjadi semakin seksi dibicarakan oleh media karena partai ini dalam salah satu iklan kampanye politiknya menggunakan jargon anti korupsi dengan menampilkan sosok petinggi partai tersebut. Permasalahan ini kemudian menjadi sangat ramai dibicarakan dalam media massa, bukan hanya karena Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu melainkan juga sosok SBY yang menjadi ikon berdirinya partai tersebut.

Sejak Pemilu 2004, pemberitaan mengenai sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mewarnai beragam media di Indonesia. Koran, radio, dan televisi tidak berhenti memuji dirinya yang terlihat memiliki kecakapan dalam memimpin, apalagi beliau berasal dari kalangan militer. Media kemudian merepresentasikan SBY melalui beragam foto ataupun kegiatan yang melegitimasi bahwa beliau sudah pantas memimpin Indonesia yang kala itu masih mengalami kebimbangan dalam kehidupan transisi demokrasi.

Momentun pemilihan presiden secara langsung yang pertama kali diadakan sejak reformasi tahun 2004 membuat sosok SBY semakin populis dan berhasil memimpin negeri ini bersama wakilnya saat itu, Jusuf Kalla. Kebijakan pemerintah kemudian menjadi sorotan media, secara berkesinambungan media mencitrakan bahwa Presiden SBY telah berhasil membawa Indonesia menuju perubahan.

Kritikan media kemudian mulai berkembang ketika Istana mewajibkan para jurnalis yang ingin meliput kegiatan kepresidenan harus mengenakan pakaian jas dan blazer. Namun, yang tidak kalah menariknya yaitu ketika tindakan Jusuf Kalla dalam beberapa kebijakan dan kesempatan lebih cepat dari dirinya, media pun saat itu mulai membahas karater presiden yang lambat laun terlihat seperti bergerak lamban.

Di saat itulah media mulai membandingkan SBY dengan wakilnya yang bergerak lebih cepat apalagi saat itu banyak bencana alam yang terjadi seperti tsunami Aceh, gempa Jogja dan Padang.

Sorotan media yang begitu aktif memberitakan pemerintahan SBY membuat segala tindakannya mendapat perhatian dari berbagai kalangan, bukan hanya sebagai sosok seorang presiden, melainkan juga karena sejak awal media telah mencitrakan dirinya sebagai sosok pemimpin yang hangat dan menjadi harapan masyarakat.

Tetapi, satu per satu permasalahan di sekitar dirinya mulai menjadi komoditas media mulai dari kasus korupsi yang menimpa besannya, Aulia Pohan, kasus Antasari Azhar, Bank Century dan yang paling terbaru adalah skandal korupsi di tubuh partainya. Selama 8 tahun pemerintahan SBY berjalan baik bersama Jusuf Kalla ataupun Boediono, media sangat detail dan begitu mendalam memberitakan jalannya roda pemerintahan.

Ada yang mendukung serta tidak sedikit yang mengkritisi secara terbuka dalam beragam ruang media. Sosok SBY pun seperti menjadi tontonan dalam media karena setiap tindakannya selalu menarik untuk menjadi bahan berita. Meski ini mungkin adalah kerja dari para konsultan media di sekitarnya, tetapi yang jelas beliau telah menjadi konsumsi media dalam ranah politik.

Televisi, radio, film, serta produk budaya media lainnya merupakan sarana bagi seseorang merepresentasikan identitas, kedirian, gagasaan atau bahkan kelas, ras, kebangsaan dan etnisitasnya. Media kemudian membantu untuk membentuk pandangan kita terhadap sesuatu hal yang baik atau buruk, positif atau negatif serta bermoral dan tidak bermoral.

Dengan media pula, kita dipertontonkan hal-hal di atas sehingga persepsi terhadap sosok seseorang tergantung dari bagaimana media itu merepresentasikannya. Para jurnalis mungkin hanya menyajikan sebuah fakta yang ada atau mungkin para konsultan komunikasi mempunyai akses yang luas kepada media sehingga wartawan disuguhkan sebuah konsumsi informasi yang telah dikonstruksi sebelumnya.

Budaya media menurut Douglas Kellner (1996), menunjuk pada suatu keadaan di mana tampilan audio dan visual atau tontonan-tontonan telah membantu merangkai kehidupan sehari-hari, mendominasi hiburan, membentuk opini politik, dan perilaku sosial, hingga memberi suplai materi untuk membentuk identitas seseorang. Kellner juga menyatakan bahwa budaya media merupakan area konstestasi di mana kelompok-kelompok sosial yang kuat dan ideologi politik saling bersaing berjuang untuk menjadi yang dominan, sedangkan masyarakat bisa ikut merasakan perjuangan identitas ini melalui imaji-imaji, wacana, mitologi, dan tontonan yang diketengahkan oleh media. Kemudian, lewat narasi, adegan, dan gambar yang ditampilkan, sosok seseorang akan terlihat akan lebih dekat dengan masyarakat atau bahkan menjadi sensasi tersendiri bagi audiens yang menontonnya.

Pernyataan di atas sepertinya terjadi pada diri SBY, di mana melalui media beliau mencoba mencitrakan dirinya sebagai sosok yang layak memimpin negeri ini. Namun, di sisi lain, media dengan segala kepentingan ekonomi politiknya juga menyerang gaya kepemimpinannya.

Sedangkan audiens hanya menjadi penonton yang menikmati sensasi-sensasi narasi yang ditampilkan dalam media khususnya televisi. Sementara banyak pekerjaan rumah dalam negeri ini yang masih belum terselesaikan hingga membuat permasalahan semakin menumpuk dan masyarakat juga semakin berteriak karena kebutuhan hidupnya yang makin mahal.